Selasa, 31 Mei 2011 | 10:10
[JAYAPURA] Dorkas Dwaramuri, akhirnya terpilih sebagai Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) periode 2011-2016. Dorkas yang mewakili unsur perempuan dari Papua Barat, berhasil mengantongi 48 suara, mengalahkan Pdt Herman Saud yang memperoleh 29 suara serta Timotius Murib meraih 28 suara, keduanya dari Papua. Selanjutnya Herman Saud dan Timotius Murib ditetapkan sebagai Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II MRP.
Rapat pleno yang diikuti 73 anggota MRP tersebut, berlangsung cukup alot, dilaksanakan sejak Kamis (23/5), dan baru berhasil memilih Ketua MRP pada Senin petang. Rapat sempat diskorsing sehari (Kamis 23/5) karena tarik menarik soal kandidat calon, namun akhirnya bisa berjalan lancar, dengan dipimpin pimpinan sementara MRP, Joram Wambrauw, Annike Th Sabami dan dan Pdt Hofni Simbiak.
“Dengan pemilihan tersebut, maka Dorkas resmi terpilih sebagai Ketua MRP,” ujar Hofni kepada wartawan usai pemilihan tersebut.
Sementara itu, Anggota MRP Tontji Wolas Krenak mengatakan, pemilihan tersebut berjalan sangat demokratis, tanpa tekanan. Begitu pula terpilihnya Dorkas dari unsur perempuan, sebagai langkah baru bagi MRP untuk mengawal usaha memajukan daerah itu ke depan.
“Sudah saatnya MRP dipimpin perempuan. Kalau Indonesia, pernah punya presiden seorang perempuan Ibu Megawati, kenapa di MRP tidak bisa, nah Ibu Dorkas layak mendapatkan tempat memimpin MRP," kata mantan wartawan Suara Pembaruan ini.
Menurutnya, kepemimpinan perempuan juga akan membawa banyak kesejukan di Tanah Papua, "Kita ingin ada kesejukan di Tanah Papua,"ujarnya.
Sementara itu, Ketua MRP terpilih Dorkas Dwaramuri saat dihubungi SP, Selasa (31/5) pagi, menyatakan senang dan bangga dapat dipilih rakyat untuk memimpin lembaga kultural ini.
"Saya tahu memimpin MRP sangat berat, tapi saya percaya, akan mendapat bantuan dari seluruh anggota MRP, untuk sama-sama memperjuangkan hak-hak rakyat Papua, " ujar perempuan berusia 51 tahun ini.
Ia juga percaya bahwa jalan Tuhan hingga ia terpilih. "Dan Tuhan akan mengirimkan orang lain untuk nembantu saya," katanya.
Ia menilai UU Otonomi Khusus Papua, adalah salah satu kehormatan Bangsa Indonesia terhadap ras Melanesia. "Untuk itu kita yang hidup dengan penuh dengan Bhineka Tunggal Ika ini, harus saling menghormati, dan kami seluruh anggota MRP akan berusaha memperjuangkan hak-hak rakyat Papua yang masih butuh perhatian," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar